JAKARTA 19/7-Pakar hukum Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Menteri Tenaga Kerja (Manaker) Muhammad Hanif Dhakiri dan pasukan medsos pendukungnya gagal memberikan penjelasan yang memuaskan atas membanjirnya tenaga kerja China ke negeri kita.
Mereka justru sibuk membantah rumor angka 10 juta pekerja China yang mereka katakan sebagai kebohongan.
Angka tersebut dikatakan sebagai target kedatangan wisatawan asal China ke negara kita. Padahal, target kedatangan 10 juta wisatawan China juga tak ada dalam proyeksi pemerintah dalan beberapa tahun mendatang.
''Angka 10 juta memang bisa diperdebatkan. Tapi, jumlah itu bisa saja terjadi dalam beberapa tahun ke depan, sejalan dengan kian membesarnya pinjaman proyek dan 'investasi' China di negeri kita,'' kata Yusril, Selasa (19/7).
Ini persoalannya bukanlah jumlah angka 10 juta, tetapi masalah kesempatan kerja rakyat kita sendiri yang dirampas pekerja kasar dari China dengan makin besarnya pinjaman dan "investasi" China di sini.
Menaker dan para pendukungnya juga gagal membandingkan dengan jumlah TKI di Hong Kong yang bagian terbesarnya adalah TKW pembantu rumah tangga yang jumlahnya lebih besar dari tenaga kerja China di negeri kita.
Perbandingan ini sangat tidak relevan. Para TKI itu diikat dengan kontrak kerja dan dapat dipulangkan kapan saja. Pekerja China di sini kebanyakan ilegal.
"Mengontrol TKI di Metropolitan Hong Kong jauh lebih mudah dibandingkan mengontrol pekerja China yang hadir mengerjakan proyek-proyek pinjaman atau 'investasi' China. Menaker Hanif perlu merazia pekerja China sampai ke hutan di Kalsel, suatu hal yang tak pernah dilakukan pejabat setingkat menteri di China dalam mengawasi para TKI,'' ujar Yusril.
Menurut Yusril, Masalah pekerja China di negara Indonesia kini memang terkait dengan kebijakan bebas visa bagi warga China, sehingga kedatangan mereka tidak bisa dibendung.
Sementara, warga kita harus dapat visa untuk datang ke China, kecuali Hong Kong dan Macau. TKI di Hong Kong dan China dengan mudah dapat dibedakan dari warga lokal. Beda dengan pekerja China yang susah untuk dibedakan dengan WNI kalangan Tionghoa yang sudah lama menetap di sini.
Manipulasi data kependudukan yang dilakukan oleh warga China, sebagaimana juga diresahkan Yapto Suryokusumo, dengan mudah akan terjadi. Fenomena serupa juga terjadi di Malaysia.
Karena itu, implikasi kehadiran pekerja China tidak bisa dipandang sederhana karena bersentuhan langsung dengan keamanan negara, sosial, dan ekonomi negara kita sekarang dan masa depan.
Upah pekerja di China lebih mahal daripada di negeri kita, seperti juga dikatakan para pendukung Menaker Hanif. "Ini seolah menyuruh kita berterima kasih dengan kesediaan warga China bekerja di negara Indonesia. Ucapan ini sangat mengherankan.
Biasanya, orang mau bekerja di luar negeri kalau upahnya lebih mahal dari di negaranya sendiri. Kalau memang upah di negara kita lebih murah dari di China, dan mereka mau ramai-ramai datang bekerja di sini?"
"Kitapun patut bertanya apa maksud sesungguhnya kedatangan mereka beramai-ramai ke negara kita?'' tegas Yusril. Sumber Republika (kbr)
0 komentar:
Posting Komentar