BANDUNG, 15/7-Beberapa minggu terakhir ini ada yang tak biasa di perumahan KPAD Gegerkalong, Kota Bandung. Ada banyak tumpukan karung pasir dan ban-ban bekas.
Beberapa spanduk juga juga dipasang di gerbang utama kompleks ini yang diakses dari Jalan Gegerkalong Hilir.
Spanduk dan barikade serupa terlihat di sepanjang mulut jalan kecil di kompleks itu. Suasana kali ini memang terlihat lebih tegang dari biasanya.
Semuanya berawal dari rencana Kodam III/Siliwangi yang akan menertibkan rumah-rumah di Kompleks Perumahan Angkatan Darat (KPAD) Gegerkalong. Rencananya, penertiban rumah-rumah itu akan dilakukan pada 19-21 Juli 2016 nanti.
Pihak Kodam Siliwangi menyatakan bahwa ada 41 rumah dinas di KPAD Gegerkalong yang akan ditertibkan. Sementara itu, warga KPAD bersikukuh bahwa rumah-rumah yang akan ditertibkan itu adalah milik pribadi, bukan rumah dinas.
Riak pertentangan antara warga KPAD Gegerkalong dengan aparat Kodam Siliwangi terjadi Jumat 1 Juli 2016, atau seminggu sebelum Lebaran.
Di bulan Puasa itu, puluhan warga KPAD menghadang kedatangan sejumlah aparat TNI dari Kodam Siliwangi.
Kehadiran aparat TNI yang dipimpin Asisten Logistik Kodam III/Siliwangi dan Asisten Intel Kodam III/Siliwangi itu dalam rangka pendataan rumah-rumah di KPAD Gegerkalong sebelum penertiban yang akan dilakukan 19-21 Juli 2016.
Saat itu, warga memasang barikade di gerbang masuk KPAD memakai batang bambu. Meski dihadang, aparat Kodam III/Siliwangi tetap melakukan tugasnya.
Kodam III/Siliwangi beralasan, sesuai peraturan Menteri Pertahanan, rumah dinas hanya boleh digunakan prajurit aktif.
”Warga mengira kami akan melakukan penertiban padahal hanya pendataan. Untuk penertiban, rencananya tanggal 19-21 Juli 2016. Yang ditertibkan nanti ialah mereka yang bukan prajurit aktif, purnawirawan ataupun warakawuri,” katanya Kapendam III/Siliwangi M. D. Ariyanto, saat itu.
Menurut data Kodam III/Siliwangi, sejak pendataan Januari 2016, ada penurunan jumlah rumah dinas yang akan ditertibkan.
"Awalnya 73 rumah tapi kini hanya 41 rumah yang akan ditertibkan karena ada warga KPAD yang menyerahkan kepada pihak yang berhak,” ujar Ariyanto.
Untuk warga KPAD Gegerkalong yang tetap bertahan dan tak mau pindah, menurut Ariyanto, Kodam akan mencari solusi terbaik. Langkah persuasif menjadi opsi utama guna menghindari konflik.
"Kami tidak begitu saja mengusir dan membiarkan mereka di jalanan. Kami akan sediakan rumah kontrakan. Satu bulan pertama mungkin dibiayai kami, selanjutnya silakan warga yang bayar," katanya. (kbr)
0 komentar:
Posting Komentar